Menteri Kesehatan usul reaktivasi otomatis kepesertaan PBI JKN bagi 120 ribu pasien penyakit kronis dan katastropik seperti kanker, jantung, stroke, serta gagal ginjal yang terdampak nonaktif pasca-pemutakhiran data 13,5 juta penerima di 2025. Langkah ini sinergi dengan Kemensos yang buka opsi 100-106 ribu kasus via data BPJS, pastikan layanan tak putus sambil urus administrasi menyusul. Kebijakan darurat ini respons keluhan pasien gagal ginjal yang terhambat cuci darah.
Latar Belakang & Data Krisis
Pada 2025, Kemensos nonaktifkan 13,5 juta PBI tak valid, tapi hanya 87 ribu reaktivasi reguler—sisanya rentan putus obat mahal Rp50-100 juta/bulan. https://fireartsale.org Menkes dan Mensos Gus Ipul rapat DPR Senin (9/2/2026) usul percepatan: tambah desa/kelurahan sebagai titik reaktivasi, kolaborasi BPJS-Kemenkes-Kemensos. Menkeu Purbaya siapkan Rp15 miliar darurat tiga bulan untuk 120 ribu pasien, prioritas katastropik ancam jiwa.
Detail Implementasi
Kepmensos 2026 beri fleksibilitas; pasien cukup ajukan via RS, aktif dulu obati kemudian verifikasi.
Analisis Kritis & Tantangan
Usul progresif selamatkan nyawa, tapi kritik pedas: kenapa pemutakhiran masif tanpa jaring pengaman kronis? Rp15 miliar darurat bagus sementara, tapi solusi permanen butuh DTKS akurat cegah 13 juta “hilang” lagi. Di Indonesia dengan 28 juta diabetes dan 1 juta gagal ginjal, delay verifikasi bisa fatal—bayangkan ribuan putus dialisis. Kritik sistemik: BPJS defisit Rp20 triliun kronisnya, PBI overload; tanpa reformasi iuran mandiri, pasien miskin tetap sandera birokrasi. Positif: desa titik reaktivasi demokratisasi akses pedesaan, tapi butuh pelatihan kader posyandu agar tak korupsi data.
Kebijakan ini uji komitmen Prabowo era: janji jaminan kesehatan universal vs realitas fiskal. Sukses tergantung eksekusi cepat, transparansi klaim RS, dan audit independen cegah abuse.
Kembali ke Beranda.